Makassar, 10 November 2026 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2026, bertempat di Ruang Rapat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Sulbar, Muh. Dhany Sadri, bersama Analis Kebijakan Ahli Muda Andi Desy Irmalasari beserta staf.
Rapat ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2026, khususnya terkait koordinasi, kebutuhan data, dan evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar laporan dapat disusun secara sistematis, akurat, dan akuntabel.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, di tempat terpisah, menekankan pentingnya penyusunan LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
"Penyusunan LKPJ harus dilakukan secara cermat, transparan, dan berbasis data yang akurat. Laporan ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah demi mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera."
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, di tempat terpisah, menyoroti pentingnya koordinasi dan kesiapan seluruh pihak dalam mendukung proses penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2026.
"Melalui rapat persiapan ini, kami berharap proses penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2026 dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi. Sinergi serta kelengkapan data dari seluruh perangkat daerah menjadi kunci dalam menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan."
Melalui kegiatan ini, Biro Pemkesra Sulbar diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2026, sekaligus mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.